Featured Posts

Rabu, 22 Mei 2013

Pengertian harta

BAB I
PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG
Harta adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia, tanpa harta hidup terasa hampa begitulah kata pepatah. Yah, harta memang mutlak diperlukan manusia karena dengan harta manusia akan dihormati, dengan harta manusia bisa makan dan memberi makan anak dan istri, dengan harta manusia bisa membeli dan memiliki apa saja yang ia inginkan di dunia. Dan tanpa harta manusia seringkali dilecehkan, dihinikan, bahkan sampai ada orang yang gila dan bunuh diri karena tidak mempunyai harta.
Tetapi apakah harta adalah segalanya. Ternyata tidak harta bukanlah segalanya karena harta tidak bisa membeli kebahagiaan dan keimanan. Dalam konteks ekonomi Islam harta yang kita miliki sebenarnya bukanlah miliki kita tetapi milik Allah swt. Dan kita hanya sekedar dititipi belaka. Dan harta yang Allah titipkan kepada kita itu di dalamnya terdapat hak-hak fakir, miskin, yatim, dll. Yang harus kita pedulikan. Sehingga di dalam ekonomi Islam harta itu mempunyai peran yang sangat besar baik peran dalam hal individu, sosial, maupun dengan lingkungan sekitar.
Oleh karena pentingnya harta itu, maka saya sebagai penulis ingin mencoba menganalisis bagaimana ekonomi Islam memandang harta, yang akan penulis jelaskan dalam esai ini.

II. POKOK-POKOK MASALAH
Beberapa pokok masalah yang akan penulis bahas dalam esai adalah sebagai berikut
1)  Apa pengertian dari harta?
2)  Bagaimana pandangan agama Islam terhadap harta yang dimiliki manusia?
3)  Bagaimana cara manusia mengelola harta yang diberikan Allah swt.?
4) Bagaimana harta dalam perspektif ekonomi Islam?
A.  Pengertian
Pengertian harta (maal) dalam bahasa Arab ialah apa saja yang dimiliki manusia. Kata maal itu sendiri berakar dari kata dan frase: مول ، ملت ، لت تموّ ، تمو
sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah Hadits:” Sebaik-baik maal ialah yang berada pada orang yang saleh.” (Bukhari dan Muslim)1
Pengertian  harta secara Istilah Madzhab Hanafiyah2: Semua yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Dua unsur menurut madzhab: 1. Dimiliki dan disimpan 2. Biasa dimanfaatkan dan menurut. Jumhur Fuqaha; Setiap yang berharga yang harus diganti apabila rusak, menurut Hambali: apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat. Imam Syafii: barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Ibnu Abidin3: segala yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia dibutuhkan. As Suyuti dinukil dari Imam Syafii: tidak ada yang bisa disebut mal (harta) kecuali apa-apa yang memiliki nilai penjualan dan diberi sanksi bagi orang yang merusaknya.4
B.  Islam Memandang Harta
Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur’an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang.
Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.
Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:5
1.    Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah.
2.    Semua harta adalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja. Semuanya nanti akan kita tinggalkan, kita kembali ke kampung akhirat.
3.    Iman kepada hari Akhir. Hari Akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala yang kita perbuat selama mengurus harta di dunia ini. Kita akan ditanya darimana harta diperoleh dan untuk apa ia digunakan, semua harus dipertanggungjawabkan.

C.  Pengelolaan Harta Dalam Islam
Ada 3 poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam (sesuai Al-Qur’an dan Hadits); yaitu:6
1.    Larangan mencampur-adukkan yang halal dan batil. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Fajr (89): 19; ”Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil)”
2.    Larangan mencintai harta secara berlebihan Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Fajr (89): 20; ”Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”
3.    ”Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya” (hadits Muslim).
Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah menurut Islam. Namun pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapu sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam Al-Quran surat Al-Hadiid (57):7 disebutkan tentang alokasi harta.
Artinya :”Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu ’menguasainya’. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu akan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.S. Al Hadiid : 7)7
Yang dimaksud dengan menguasai disini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidak boleh kikir dan boros.
Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi sehingga terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir melampaui batas, maka cepat atau lambat roda produksi niscaya akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa akan terhambat.
Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkan di jalan Allah. Dengan kata lain Islam memerangi kekikiran dan kebakhilan. Larangan kedua dalam masalah harta adalah tidak berbuat mubadzir kepada harta karena Islam mengajarkan bersifat sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan.
Sebagaimana seorang muslim dilarang memperoleh harta dengan cara haram, maka dalam membelanjakannya pun dilarang dengan cara yang haram. Ia tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham istikhlaf harta majikannya (Allah). Norma istikhlaf adalah norma yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah. Adanya norma istikhlaf ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam. Dasar pemikiran istikhlaf adalah bahwa Allah-lah Yang Maha Pemilik seluruh apa dan siapa yang ada di dunia ini: langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, batuan, dans ebagainya, baik benda hidup ataupun mati, yang berpikir ataupun tidak bepikir, manusia atau nonmanusia, benda yang terlihat ataupun tidak terlihat
Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia. Prinsip ini bertolak belakang dengan sistem kerahiban Kristen, Manuisme Parsi, Sufisme Brahma, dan sistem lain yang memandang dunia secara sinis. Sikap mubadzir akan menghilangkan kemaslahatan harta, baik kemaslahatan pribadi dan orang lain. Lain halnya jika harta tersebut dinafkahkan untuk kebaikan dan untuk memperoleh pahala, dengan tidak mengabaikan tanggungan yang lebih penting. Sikap mubadzir ini akan timbul jika kita merasa mempunyai harta berlebihan sehingga sering membelanjakan harta tidak untuk kepentingan yang hakiki, tetapi hanya menuruti hawa nafsunya belaka. Allah sangat keras mengancam orang yang berbuat mubadzir dengan ancaman sebagai temannya setan.8
Muhammad bin Ahmad As-Shalih mengemukakan jika Islam telah melarang berlaku boros, maka Islam juga telah menetapkan balasan bagi orang yang menghamburkan harta kekayaan, yaitu mencegahnya dari membelanjakan harta tersebut. Inilah yang disebut hajr. Menurut para fuqaha, hajr adalah mencegah seseorang dari bertindak secara utuh oleh sebab-sebab tertentu. Di antara sebab-sebab itu adalah kecilnya usia sehingga harta itu tidak musnah karena kecurangan, tipu muslihat, dan tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.9
Ada beberapa ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya ekonomi dalam Islam :10
1.    harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (melarang penimbunan dan monopoli);
2.    pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif)
3.    penggunaan yang berfaidah (untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material-spiritual)
4.    penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara kemasyarakatan dalam aktivitas ekonomi maupun non ekonomi
5.    kepemilikan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam aktifitas transaksi ekonomi.




D.  Fungsi Harta
Fungfsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha ntuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara’ dan hukum negara, atau ketetapan yang disepakati oleh ulama.
Dalam pembahasan ini, akan dikemukakan fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara’, antara lain untuk :11
  1. Kesempurnaan ibadah mazhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menuup aurat.
  2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah set. Sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran.
  3. Meneruskan setafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah.
  4. Menyelaraskan kehidupan dunia dan akherat.
[1]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Bandung, Gunung Djati Press, 1997, hlm. 9
[2] M. Hasbi Ash Shiddiqie,  Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 139.
[3] Ibn Abidin, Radd Al-Mukhtar ‘Ala Dar Al-Mukhtar, Juz II, Hlm. 355.
[4] Nana Masduki, Fiqh Muamalah, Bandung, IAIN SGD, 1987, hlm. 76
[5] M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Islam, Yogyakarta, Ekonisia, 2003, hlm. 192.
[6] Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhudi,. Studi Islam Jilid III Muamlah, Jakarta, PT. Grafindo Persada,  1993, hlm. 31
 [7] Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, CV. Diponegoro. 2003, hlm. 429
[8] http://darul-arafah.blogspot.com/
[9] http//hndwibowo.blogspot.com/2008/06/harta-dalam-perspektif-islam.html
[10] M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Islam, Yogyakarta, Ekonisia, 2003, hlm. 202.
[11] Prof. DR. H. Racmat Syafee’i, M.A.,  Fiqih Muamalah, Bandung , CV. Pustaka Setia, 2001,
MACAM-MACAM HARTA

Harta terbagi menjadi berbagai macam tergantung dengan orientasi pembagiannya. Di antara bentuk klasifikasi tersebut adalah:
Harta sebagai Nilai Tukar dan Sebagai Alat Barter
Dalam warisan ilmu fiqih yang kita miliki, penggunaan kedua terminologi amat populer dalam bab-bab adab pergaulan. Apa arti kedua istilah tersebut?
Alat barter memiliki padanan yang tersebar di pasar tanpa ada perbedaan yang berarti dalam penggunaannya. Ada yang berbentuk barang takaran, barang timbangan, barang bilangan, yang masing-masingnya tidak memiliki perbedaan nilai, contohnya seperti berbagai macam biji-bijian, telur dan kain tenunan dan sejenisnya.
Sementara nilai tukar tidak ada yang sejenisnya di pasaran. Kalaupun ada, nilainya jelas berbeda, seperti hewan, batu-batu mulia dan sejenisnya.
Konsekuensi pembedaan antara nilai tukar dengan alat barter adalah munculnya banyak hukum-hukum, kita sebutkan sebagian di antaranya:
Alat barter (nilai riil) itu harus diganti dengan yang sama dengannya ketika terjadi kecurangan. Lain halnya dengan nilai tukar (nilai nominal), cukup ditukar dengan yang senilai dengannya saja.
Alat barter bisa menjadi hutang dan dibayar dengan benda sejenis lainnya, karena ia bisa digambarkan bentuknya, sesuai dengan nilai riilnya. Sementara nilai tukar hanya bisa digambarkan dengan wujud dan nilainya saja, atau sesuai dengan nilai nominal yang disepakati.


Harta Diam dan Harta Bergerak
Dalam syariat, harta juga terbagi menjadi dua: Harta diam dan harta bergerak (seperti uang).
Harta tetap adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah dan yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen.
Harta bergerak adalah yang dapat dengan cepat dipindahkan dan dialihkan.
Menurut kalangan Hanafiyah yang termasuk harta diam hanya tanah saja. Namun menurut kalangan Malikiyah pengertiannya bisa meluas kepada segala yang melekat dengan tanah secara permanen, seperti tanaman dan bangunan. Karena keduanya tidak mungkin dipindahkan kecuali harus diubah sehingga bangunannya menjadi hancur berkeping-keping, sementara tanamannya berubah menjadi kayu bakar.
Berdasarkan klasifikasi ini muncuk sejumlah hukum yang kami sebutkan sebagian di antaranya:
·         Disahkannya menjual harta diam sebelum diserahterimakan menurut sebagian ulama, seperti Abu Hanifah dan Abu Yusuf, dan tidak sah menjual harta bergerak sebelum diserahterimakan, namun dalam aplikasinya ada sedikit perbedaan pendapat.
·         Mendahulukan pembersihan harta bergerak sebelum harta diam ketika seseorang dalam keadaan bangkrut terlilit hutang.
·         Tidak dibolehkannya menjual harta diam orang yang tercekal karena masih kecil atau karena idiot kecuali dalam kondisi darurat atau karena kemaslahatan yang pasti, atau karena kebutuhan mendesak. Sementara menjual harta bergerak dibolehkan untuk alasan kemaslahatan semata.
·         Hak-hak tetangga teman dekat yang terkait dengan seseorang hanya harta diam, bukan harta bergerak.
·         Adanya konsensus ulama tentang sahnya waqaf harta diam, namun ada perbedaan pendapat dalam harta bergerak.
·         Adanya hak syuf’ah dalam harta diam, namun tidak pada harta bergerak, kecuali kalau digolongkan dalam harga diam sebagai lampiran.


BAB II
Pembagian Harta

Menurut fuqaha,harta dapat ditinjau dari beberapa segi.Harta terdiri dari beberapa bagian tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumanya tersendiri . Pembagian jenis harta ini sebagai berikut:12
1. Mal Mutaqawwim dang hair mutaqawwin
a.  Harta Mutaqawwin ialah
                            ما يباح الانتفا ع به ش                                                            
“Sesuatu yang boleh diambil manfatnya menurut  syara.”
Harta yang  termasuk mutaqawwin ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaanya.
b. Harta ghair mutaqawwin ialah
              ما لا يبا ح الانتفاع به شر عا                                                            
“Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara”.
Harta ghair mutaqawwin ialah kebalikan dari harta mutaqawwin yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya,baik jenisnya,cara memperolehnya maupun cara penggunaanya.
2. Mal Mitsli dan Harta Qimi ialah:
a. Mal Mitsli ialah
ما تما ثلت أحاده حيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بغض دون فرق يعتدبه                                   
“Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya,dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain,tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.”
b. Harta Qimi ialah
   ما تفا قتت افراده فلا يقوم بعضه مقام بعض بلافرق                                                          
“Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuanya,karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainya tanpa ada perbedaan”.
c. Dengan perkataan lain, harta yang ada imbangannya (persamaannya) disebut mitsli dan harta yang tidak ada imbangannya secara tepat disebut qimi.
3. Harta Istihlak dan harta Isti’mal
a. Harta Istihlak ialah:
ما يكون الانتفا ع به بخصا ئصه المعتاد لايتحقق الا باءستهلا كه                                            
”Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaanya dan manfaatnya secara biasa ,kecuali dengan menghabiskanya”.
Harta Istihlah terbagi dua: harta Istihlak haqiqi dan Istihlak huquqi:
·         Harta Istihlak haqiqi ialah suatu benda yang menjadi harta yang jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan.
·         Harta istihlak huquqi ialah harta yang sudah habis nilainya  bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada.
b.  Harta Isti’mal ialah:
ما يتحقق الانتفاع به باستعماله مرارا مع بقاء عينه                                                              
”Sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.”
Perbedaan dua jenis harta ini ,harta istihlak habis satu kali digunakan sedangkan harta isti’mal tidak habis dalam satu kali pemanfaatanya.
4. Harta manqul dan harta ghair manqul
a. Harta manqul ialah
كل ما يمكن نقله وتحويله من مكان ألى أخر                                                                       
”Segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak)dari satu tempat ke tempat lain.”
b. Harta ghair manqul ialah
ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان ألى أخر                                                                        
 ”Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain”.
5. Harta ain dan harta Dayn.
a.  Harta ’ain ialah harta yang berbentuk benda.
Harta ain terbagi menjadi dua:
·         Harta ’ain  dzati qimah yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai.
·        Harta ’ain ghayr dzati qimah yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki hara misalnya sebiji beras.
b.  Harta dayn ialah:
ما يثبت فى الذمة                                                                                            
”Sesuatu yang berada dalam tanggung jawab”.
6.    Mal al-’ain dan mal al-naf’i(manfaat)
a.  Harta ’aini ialah benda yang memiliki nilai dan bernentuk (berwujud)
b. Harta nafi’ ialah a’radl yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa,oleh karena itu  mal al-naf’i tidak berwujud ,tidak mungkin untuk disimpan.
Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta ’ain dan harta naf’i ada perbedaan.
7.    Harta Mamluk, Mubah, dan Mahjur
a.  Harta mamluk ialah
ما يد خل تحت الملكية سواء أكانت ملكية فردأو ملكية شخص اعتباري كدولة أومؤسسة                 
”Sesuatu yang masuk ke bawah milik,milik perorangan maupun milik badan hukum,seperti pemerintahan dan yayasan.”
Harta ini dibagi menjadi dua:harta perorangan(mustaqil) dan harta perkongsian (masyarakat)
b.  Harta Mubah ialah
ما ليس فى الاصل ملكالا حد كاالماء فى منا بعه وصيدالبر والبحر وغير ذلك كأشجار البوادى وثمارها                                                                                                              
 ”Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang,seperti air pada mata air,binatang buruan darat,pohon-pohonan dihutan dll.13
c.  Harta mahjur ialah
ما امتنع شرعاتملكه وتمليكه أم
 

[12]      Wahbah Zuhaili, op.cit., hlm.43
[13]      Muhammad Yusuf Musa, ibid

Kepemilikan dan Sebab-sebab Kepemilikan
Kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan harta yang didasarkan agama. Kepemilikan ini
tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakannya sendiri
melainkan harus sesuai dengan aturan.Hal ini dikarenakan kepemilikan manusia terhadap
harta hanya sementara tidak lebih dari pinjaman dari Allah.14

Macam-Macam Kepemilikan 
Zallum (1983); Az-Zain (1981); An-Nabhaniy (1990); Abdullah (1990) mengemukakan bahwa kepemilikan (property) menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : 
1) Kepemilikan Individu (private property) 
Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara’ yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi – jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli – dari barang tersebut.  Sebab-sebab kepemilikan pribadi
adalah waris-wasiat,transaksi jual beli.

Sumber-sumber kepemilikan pribadi adalah perdagangan,upah pekerjaan,pertanian, mengelola tanah mati,keahlian profesi, berburu, hibah penguasa,hadiah,barang temuan, wasiat, warisan ,mahar ,harta zakat dan sedekah yang diperoleh.

Batasan kepemilikan pribadi adalah:
1. Memperolehnya dengan cara legal
2. Tidak terdapat hal yang secara langsung dapat merugikan keselamatan orang.
3. Menjaga kepentingan umum.
4. Mengalokasikan kepemilikan dengan benar dan tepat.

Kewajiban Terhadap kepemilikan Pribadi
1. Memberikan nafkah kepada yang berhak seperti zakat.
2. Memberikan bantuan kepada orang yang berhak untuk memenuhi kebutuhan yang
mendesak seperti perang,kelaparan dan bencana alam.
An-Nabhaniy (1990) mengemukakan, dengan mengkaji secara komprehemsif hukum- hukum syara’ yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab berikut ini :
(1) Bekerja. 
(2) Warisan. 
(3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. 
(4) Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. 
(5) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga     apapun. 
Adapun sebab-sebab kepemilikan harta terbatas pada lima sebab yaitu:
1.  Bekerja
Sebab kepemilikan harta adalah kerja-kerja sebagai berikut:
         Menghidupkan tanah mati
Tanah mati (tidak ada pemiliknya atau pun ada pemiliknya namun tidak dimanfaatkan).Menghidupkan tanah mati yaitu dengan cara memanfaatkan tanah tersebut.
         Menggali kandungan bumi
Menggali kandungan bumi seperti batu bara,minyak bumi,emas dan lain sebagainya.Orang yang menggali berhak atas 4/5 bagian,sedangkan 1/5 nya harus dia keluarkan sebagai khumus.Jika harta hasil galian tersebut merupakan oleh masyarakat maka harta galian tersebut merupakan hak seluruh masyarakat (kepemilikan umum)
         Berburu
Berburu seperti berburu ikan,hewan,mutiara dan lain-lain.
         Makelar (Samsarah)
Makelar ialah orang ang bekerja untuk lain dengan mendapatkan upah baik untuk menjualkan ataupun membelikan.
         Mudharabah
Mudharabah dapat dikatakan sebagai perseroan.Modal finansial (investasi) dari satu pihak sedangkan pihak yang lain bekerja.
         Musaqat
Musaqat ialah seseorang yang memberikan atau menyerahkan perkebunan,pertanian dan lainnya kepada orang lain untuk merawatnya serta melakukan apapun yang dibutuhkan untuk itu dengan mendapatkan sebagian dari hasil panennya.
         Ijarah (kontrak kerja)
Islam memperbolehkan untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh yang bekerja untuk dirinya.

2)Kepemilikan Umum (collective property) 

           Pengelolaan terhadap kepemilikan publik pada prinsipnya dilakukan oleh negara, sedangkan sisi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum. 
          Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang-barang ‘umum’ tadi jika barang-barang itu bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar, seperti pemanfaatan air di sungai. Sedangkan jika pemanfaatannya membutuhkan ekplorasi dan ekploitasi yang sulit, pengelolaannya dilakukan oleh negara untuk seluruh rakyat dengan cara diberikan cuma-cuma atau harga murah 

Kepemilikan umum adalah izin As-Syari’ kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dan Rasulullah saw bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang akan sekelompok kecil orang. Dan pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok : 
a. Benda-benda yang merupakan fasilitas umum 
Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia
secara umum. 
b. Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar 

Bahan tambang dapat dikiasifikasikan menjadi dua, yaitu: Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan khumus, yakni 1/5 bagiannya (20%). 

c. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.Yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum yaitu jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umunn lainnya. Benda-benda ini dari segi bahwa merupakan fasilitas umum adalah hampir sama dengan kelompok pertama.Namun meskipun benda-benda tersebut seperti jenis vang pertama, namun benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, mesjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu. 15








3)Kepemilikan Negara (state property) 

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya. Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasamya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya.


 
[14]      Wahbah Zuhaili, op.cit., hlm.46
[15]      Muhammad Abu Zahrah, op.cit., hlm, 79 - 80



















DAFTAR PUSTAKA
  1. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Bandung, Gunung Djati Press, 1997.
  2. M. Hasbi Ash Shiddiqie,  Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
  3. Nana Masduki, Fiqh Muamalah, Bandung, IAIN SGD, 1987.
4. M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Islam, Yogyakarta, Ekonisia, 2003.
5.   Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhudi,. Studi Islam Jilid III Muamlah, Jakarta, PT. Grafindo Persada,  1993.
6.      Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, CV. Diponegoro, 2003.
7.      M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Islam, Yogyakarta, Ekonisia, 2003.
8.      Prof. DR. H. Racmat Syafee’i, M.A.,  Fiqih Muamalah, Bandung , CV. Pustaka Setia, 2001.
9.  Van Hope, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.
10.  Sulaiman Rasjid,  Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2002. 

0 komentar:

Poskan Komentar